Survei Kompas pada Januari 2025 menunjukkan 62% responden setuju batas umur pencalonan presiden diturunkan ke 35 tahun, sementara 28% ingin dipertahankan di 40 tahun.

Portal berita seperti Kompas dan Hukumonline juga mencatat bahwa diskusi batas umur pencalonan presiden kini beralih ke isu kognitif dan emosional, bukan hanya usia biologis. Taufiq, seorang pakar, menyarankan untuk fokus pada rekam jejak calon, bukan usia. Ini sejalan dengan tren global, di mana negara seperti AS justru memperdebatkan batas usia maksimal, bukan minimal.

Harapan ke Depan: Demokrasi yang Lebih Inklusif

Ke depan, batas umur pencalonan presiden perlu dievaluasi dengan hati-hati. Dr. Yance Arizona dari UGM menilai bahwa aturan ini harus mendukung demokrasi yang lebih terbuka. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Januari 2025 oleh MK jadi langkah besar.

Aturan ini memungkinkan lebih banyak partai mengusung calon, termasuk figur muda. Dengan begitu, batas umur pencalonan presiden bisa jadi kurang relevan jika syarat lain, seperti pengalaman politik, sudah cukup ketat.

Namun, ada risiko. Tanpa batas umur pencalonan presiden yang jelas, bisa muncul calon yang kurang berpengalaman. Untuk itu, beberapa saran muncul dari pakar:

• Fokus pada rekam jejak: Calon harus punya pengalaman politik yang terukur.
• Edukasi pemilih: Masyarakat perlu diedukasi untuk memilih berdasarkan visi, bukan popularitas.
• Fleksibilitas aturan: Batas usia bisa disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik.

Tantangan dan Peluang di Pemilu 2029

Menjelang Pemilu 2029, isu batas umur pencalonan presiden diprediksi tetap jadi sorotan. Dengan semakin banyaknya figur muda yang masuk politik, tekanan untuk merevisi UU Pemilu akan terus ada. Namun, revisi ini harus hati-hati agar tidak memicu ketidakpastian hukum. Jika batas umur pencalonan presiden dihapus atau diturunkan, MK harus memastikan aturan lain tetap menjamin kualitas calon.

Di sisi lain, peluang untuk demokrasi yang lebih inklusif terbuka lebar. Generasi milenial dan Gen Z, yang kini mendominasi pemilih, ingin melihat pemimpin yang mewakili aspirasi mereka. Batas umur pencalonan presiden yang fleksibel bisa jadi jalan untuk mewujudkan itu. Tapi, tanpa pengawasan ketat, aturan longgar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Isu batas umur pencalonan presiden bukan cuma soal angka, tapi tentang bagaimana Indonesia mendefinisikan demokrasi. Dengan data dan pandangan terbaru, jelas bahwa masyarakat menginginkan keseimbangan antara pengalaman dan kesempatan untuk generasi muda. Apa pun keputusannya, yang terpenting adalah menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik.