Pelitaonline.co, JEMBER – 20 Juni 2026
Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menyuarakan penolakan terhadap tuntutan pembubaran Badan Gizi Nasional (BGN).
Massa mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB di bundaran double way Universitas Jember (Unej) sebelum melakukan long march sejauh 500 meter menuju kantor DPRD dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Menariknya, aksi ini juga diikuti oleh para pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbaur bersama ribuan demonstran.
Menolak Pembubaran BGN, Desak Penegakan Hukum
Dalam orasinya, massa menyatakan sikap tegas menentang gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pembubaran BGN akibat kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan koleganya.
”Yang berbuat salah, yang korupsi Dadan Cs. Sedangkan, kita yang di bawah justru menjadi korban. Silakan hukum yang korupsi, tapi jangan hentikan MBG,” teriak salah seorang orator di atas mobil komando.
Salah seorang pengusaha SPPG Bintoro, Achmad Sudiyono, yang turut berorasi mengklaim bahwa program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang luas dan nyata di tingkat bawah, bukan hanya menguntungkan pemilik usaha.
”Menciptakan lapangan kerja, menguntungkan petani, sampai membantu anak-anak agar gizinya meningkat. Lanjutkan MBG!” seru Achmad Sudiyono
Data Capaian Program MBG
Korlap aksi, Agus Nur Yasin, menyebut MBG merupakan satu dari 8 keberhasilan signifikan Presiden Prabowo. Ia memaparkan data skala nasional terkait serapan program ini:
Jumlah SPPG: 27.820 unit
Tenaga Kerja Terserap: 1.391.000 karyawan
Total Penerima Manfaat: 62.454.064 penduduk
”Kami mendukung Bapak Prabowo untuk terus melanjutkan program MBG dan program strategis lain. Termasuk mendesak kepada Presiden untuk memperbaiki BGN agar bersih dan transparan,” tegas Agus.
Respons DPRD Jember Janji Bersurat ke Presiden dan Sisir SPPG Fiktif
Aksi unjuk rasa ini ditemui langsung oleh Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. Ia menyatakan bersedia meneruskan aspirasi massa FMJM secara resmi melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto. ”Kita teruskan aspirasi masyarakat ini ke Presiden. Dengan catatan ada perbaikan dan evaluasi MBG supaya menjadi lebih baik,” tutur Halim.
Sementara itu Wakil Ketua Satgas MBG Jember sekaligus anggota DPRD Jember, Ahmad Khoirozi menegaskan bahwa evaluasi total harus menyentuh hingga ke tingkat bawah. Pihaknya berencana segera melakukan penyisiran terhadap sekitar 207 unit SPPG yang ada di Jember untuk mengusut isu miring mengenai keberadaan unit fiktif.
”Ada dugaan SPPG fiktif. Maka dari itu kita cari sampai ketemu. Jadi, perbaikan atau evaluasi program MBG harus menyeluruh. Bukan hanya BGN, tapi sampai level SPPG,” tegas Khoirozi.
Mendengar komitmen dan penjelasan dari pimpinan DPRD Jember tersebut, massa aksi menyambutnya dengan sorak sorai sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (Lhk)
