ENSIKLOPEDIA – Jakarta, 17 September 2025. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah jantung demokrasi di tingkat desa. Lembaga ini menjadi penyeimbang dalam pemerintahan desa, memastikan suara rakyat didengar. Struktur BPD desa dirancang untuk mewakili masyarakat secara adil. Artikel ini mengulas struktur atau susunan BPD, tugas, dan peran strategisnya dalam membangun desa yang transparan dan partisipatif berdasarkan data terkini hingga 2025.
Apa Itu BPD dan Mengapa Penting?
BPD adalah lembaga legislatif desa yang mengawal jalannya pemerintahan. Berbeda dengan perangkat desa yang bersifat eksekutif, struktur BPD desa berfokus pada pengawasan dan perumusan kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD mewakili penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Lembaga ini memastikan pemerintahan desa berjalan demokratis. Mengapa BPD penting? Karena BPD menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, menyalurkan aspirasi warga.
Susunan BPD desa biasanya terdiri dari 5 hingga 9 anggota, tergantung jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Anggota dipilih secara demokratis, mencerminkan keterwakilan wilayah dan perempuan. Dengan demikian, BPD menjamin keberagaman suara dalam pengambilan keputusan.
Struktur BPD Desa: Siapa Saja di Dalamnya?
Susunan BPD desa diatur untuk mendukung fungsi legislatif dan pengawasan. Berikut adalah elemen utama dalam susunan BPD desa:
- Ketua BPD: Memimpin rapat dan mengoordinasikan kegiatan BPD.
- Wakil Ketua: Membantu ketua dan menggantikan saat berhalangan.
- Sekretaris: Mengelola administrasi, dokumentasi, dan surat-menyurat.
- Anggota: Mewakili wilayah tertentu, menampung aspirasi masyarakat.
Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD melalui musyawarah. Susunan BPD desa ini memastikan setiap anggota memiliki peran jelas. Misalnya, di Desa Muser, Kalimantan Timur, BPD memiliki anggota khusus untuk bidang pemerintahan dan pembangunan, seperti yang tercatat pada Februari 2025. Struktur ini memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas.
Tugas dan Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa
BPD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi. Susunan BPD desa dirancang untuk mendukung tugas-tugas berikut:
- Menyusun Peraturan Desa: BPD bersama kepala desa merumuskan rancangan peraturan desa (Perdes). Contohnya, Perdes APBDes harus disepakati sebelum 31 Desember setiap tahun.
- Pengawasan Kinerja Kepala Desa: BPD memastikan kepala desa menjalankan tugas sesuai regulasi.
- Menampung Aspirasi Warga: BPD menggali dan menyalurkan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.
Data dari Ditjen Bina Pemdes (2021) menunjukkan BPD sering menghadapi keterlambatan dalam penetapan APBDes. Namun, pada 2025, banyak desa seperti Desa Balumbung telah meningkatkan efisiensi musyawarah untuk menyusun RKP Desa, berkat susunan BPD desa yang solid.
