VIRAL – Video pernikahan dua pelajar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang siswi SMP yang diperkirakan berusia sekitar 15 tahun menikah dengan siswa SMK. Keduanya terlihat berfoto bersama tamu undangan di depan dekorasi pernikahan, dan mempelai perempuan tampak bahagia saat menjalani prosesi adat nyongkolan khas Sasak, Lombok.
Fenomena ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Banyak warganet yang menyayangkan pernikahan anak di bawah umur tersebut. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, juga menyoroti kasus ini dan berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan. LPA Mataram menyatakan siap membantu proses pelaporan ke polisi jika alamat kedua mempelai diketahui, sekaligus menekankan pentingnya edukasi mengenai dampak negatif pernikahan anak.
Aktivis perlindungan perempuan dan anak di Mataram, Nurjanah, menilai kasus seperti ini sudah lama terjadi di NTB dan menjadi perhatian banyak pihak. Ia menyebut, fenomena pernikahan anak terus berulang karena kurangnya tindakan dari institusi negara, bahkan di tingkat desa yang seharusnya mengetahui jika ada pernikahan anak.
Data dari Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan, sepanjang 2021-2022, terdapat 1.870 anak di 10 kabupaten/kota di NTB yang mengajukan dispensasi nikah. Angka ini diperkuat data Save the Children Indonesia yang mencatat kenaikan permohonan dispensasi nikah dari 311 kasus pada 2019 menjadi 803 kasus pada 2020. UNICEF juga menyoroti NTB sebagai provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia, dengan 6.200 kasus pada 2024 atau sekitar 15 persen dari total kasus nasional.
Beberapa faktor yang memicu tingginya angka pernikahan anak di NTB antara lain dampak pandemi COVID-19, kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua yang rendah, serta pemahaman tradisi lokal seperti merarik yang sering disalahartikan. Praktik ini juga diperparah oleh budaya yang menganggap pernikahan anak sebagai hal lumrah, bahkan kadang menjadi ajang persaingan di kalangan masyarakat.
Kasus pernikahan anak di NTB masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat dampaknya yang luas terhadap masa depan anak-anak, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.(*/Red)
