JEMBER, Pelitaonline.co – Naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada semua sektor, terutama di sektor perekonomian yang ada baik di Desa.
Dampak yang paling menonjol yaitu nilai jual komoditas kebutuhan pokok melambung. Jika hal itu di biarkan dan tidak diantisipasi, maka ancaman inflasi bakal terjadi.
Guna meredam inflasi dan ketahanan pangan di daerah atau pun di desa maka dengan cara salah satunya, membuat kebijakan yang berbasis kewenangan lokal.
“Dimulai dengan pendataan komoditas bahan pokok yang ada di desa, baik jumlahnya dan harga yang ada di desa,” kata pendamping Ahli Kabupaten Barnabas Habiby, usai acara Rapat Koordinasi, bersama PLD dan TPP, Rabu (14/9/2022).
Menurutnya, Pemerintah Desa memiliki kewenangan, untuk membuat kebijakan ataupun mendukung terciptanya ketersediaan kebutuhan pangan di wilayahnya.
“Diadakannya lumbung desa, mendukung terciptanya pakan ternak alternatif, peningkatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan,” terang Habiby.
Maka dari itu, diperlukan penyediaan data dan informasi hasil produksi pangan dan energi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, diantaranya, produksi komoditas dalam desa, serta kegiatan ekonomi terpadu.
“Serta, pengelolaan ketersediaan komoditas di desa yang melibatkan kelompok pengelola usaha tani dan nelayan,” terangnya.
Selain dari itu tambahnya, bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan, penyiapan dan pengembangan pusat logistik di desa, perdagangan online secara terbatas atau kerjasama antar desa.
Oleh karena itu, maka Mitigasi dampak inflasi daerah tersebut, diperlukan optimalisasi sejak awal, salah satunya dapat melalui Program kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk warga miskin ekstrem.
“Seperti, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD bagi yang belum mendapat bantuan sosial lainya, penyaluran dana bergulir masyarakat oleh BUMDES bersama,” ungkapnya.
Melalui langkah itulah, Dia meyakini pengendalian inflasi dapat dilakukan. Karena, perputaran perekonomian di desa itu akan berjalan. Sehingga, peredaran uang tidak akan keluar dari wilayah Desa.
“Tentunya, harus ada monitoring program kegiatan pengendalian dalam monitoring dalam mendampingi.” Pungkasnya. (Mam/Yud)
