JEMBER, Pelitaonline.co – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember , belum begitu terlihat dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kasusnya, kian bertambah tiap harinya.
Pasalnya, PKM di Kabupaten Jember sudah mencapai kisaran 1500 kasus, tetapi Satuan Gugus Tugas (Satgas) Wabah ini mengaku tidak memiliki anggaran dalam menghadapi penyakit penular pada ternak itu.
“Ora enek, (tidak ada: Red) anggaran untuk PMK,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jember Andi Prastowo, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Whatsapp, Jumat (17/6/2022)
Menurutnya, Pemkab tidak menganggarkan untuk penanganan PMK. Akibatnya dalam penangaannnya dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jember, yang ada dilapangan tidak maksimal.
“Tidak ada anggarkan untuk itu, jadi petugas kita yang dilapangan yang ngobati,” ucap Andi singkat.
Meski tidak ada anggaran, lanjut Andi, Satgas tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan wabah pada ternak dan juga memberikan edukasi tentang pengobatannya.
“Edukasi, pengobatan, pencegahan dan lain sebagainya, termasuk juga sosialisasi,” ujarnya.
Menaggapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Nyoman Aribowo mengaku bahwa, penanganan PMK itu bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ternyata itu belum, kami minta Bupati agar segera menetapkan dan menyetujui penggunaan BTT dan ini harus ditetapkan menjadi bencana daerah,” terangnya.
Mengingat, wabah penyakit ternak yang sudah meluas dan penularannya sangat cepat. Tentunya, Pemkab Jember harus hadir agar kasus PMK di Kabupaten Jember tidak terus-terusan bertambah.
“Tapi Pemerintah harus terbuka, jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutupi malah kita tidak bisa melakukan edukasi dan pendidikan yang masif pada masyarakat,” tutur Nyoman anggota Komisi B.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengungkapkan, akibat wabah PMK, para peternak panik dan berbondong-bondong jual ternak mereka. Sehingga harga sapi maupun kambing, anjok di pasaran.
“Sampai-sampai jagal harus nolak-nolak mas, jadi yang mau disembelih itu, terlalu banyak, jadi nolak-nolak. Jadi bukan orang takut makan daging, wong rawon, bakso masih laris, kok,” Tandasnya
Informasi yang berhasil dihimpun, DPRD Kabupaten Banyuwangi telah mengusulkan Rp55 Miliyar untuk penanganan PMK, kepada pemkab setempat. (Awi/Yud)
