Satu Tahun Dipimpin Bupati Hendy, Jember Tidak Naik Kelas Dan Banyak Problem

JEMBER, Pelitaonline.co – Ratusan mahasiswa, kembali menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember. Selasa (8/3/2022).

Para pelajar yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jember ini melakukan aksi dengan membawa bener bertuliskan Bupati tidak naik kelas.

“Pasca satu tahun bupati dan wakil bupati menjalankan kepemimpinannya, masih cukup banyak problem yang belum terselesaikan,” ujar Ketua Umum PMII Cabang Jember Muhammad Faqih Alharamain .

Belum lagi tambah Faqih, beberapa kebijakan baru yang lahir disertai kontroversi, sehingga menjadikan Kabupaten Jember Satu Tahun dalam kegagapan kebijakan.

Proyek Multiyears misalnya yang dianggarkan pada tahun 2021, sedang pelaksanaannya pada tahun 2022. persoalan lain, Pemkab Jember mendapatkan penolakan atas perubahan APBD
2021.

“Hal itu terjadi, akibat keterlambatan pengajuan kepada pemerintah provinsi. Sehingga ancaman SILPA tinggi, dan berdampak pada perencanaan yang terhimpit waktu,” kata Faqih.

Kedua, kata Faqih, pada persoalan Guru Tidak Tetap (GTT), terjadi keterlambatan penyaluran gaji yang secara administrative terhitung sejak tahun 2022. Hal itu, terkesan pemerintah mengabaikan para pendidik.

“Tidak lebih penting dari pada syarat formal dalam logika birokrasi. Sekalipun hal itu adalah alur yang harus dilalui, akan tetapi mengapa para pejabat pemerintahan yang merupakan lulusan sarjana, tidak segera mengantisipasi hal itu. Persoalan yang serupa juga terjadi pada gaji guru honorer,” ujarnya.

Kemudian di Surat Keputusan (SK ) Bupati Jember untuk gaji guru honorer yang berada di sekolah negeri mencapai Rp1.200.000, sementara para pendidik di lembaga Swasta berkisar Rp. 200.00 s/d Rp. 300.000.

“Ini masih menjadi pandangan hangat di wilayah tenaga pengajar, karena cenderung mendekotomi pengajar berdasarkan label lembaga,” katanya

Belum lagi janji Bupati Jember Hendy Siswanto saat kampanye, 25.000 beasiswa untuk mahasiswa, namun ternyata selama tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 5.000  dari keseluruhan kampus yang ada di Kabupaten Jember.

Pada sektor pertanian, bupati dan wakil bupati pada saat kampanye, menyodorkan sejumlah solusi dan mimpi yang berlebihan dalam pembangunan sektor pertanian, dengan Tegas dan lugas Bupati menyampaikan visi dan janji politiknya.

Bahwa akan menjadikan Jember sebagai pusat komoditas pertanian ditingkat nasional dan internasional. Tapi Nyatanya, hingga hari ini, masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan pupuk, bahkan harganya juga makin
mahal.

“Artinya, wacana untuk menjadikan sektor pertanian Jember sebagai pusat komoditas di tingkat nasional hingga internasional tidak dibarengi dengan kejelasan agenda setting pemerintah selama ini,” jelasnya

Lalu Publik kembali diriuhkan dengan pergantian komoditas buah naga di Rembangan di ubah Jadi kelengkeng  yang menuai kontroversi serta desas-desus adanya bibit oligarki , kerena dikelola oleh Tim Ahli Hukum Bupati Jember Sendiri.

“Tentunya, ini menjadi catatan tersendiri pada kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang terlihat “gelagapan” menghadapi kompleksitas persoalan di Kabupaten Jember,” ucapnya.

Mengingat, kegiatan konversi lahan agrowisata Buah Naga menjadi Buah Kelengkeng yang dilakukan tidak tercantum, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Jember Tahun 2021 – 2026, maupun di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2022.

“Bahwa, dalam Perda RTRW tahun 2015 Buah Naga merupakan buah yang menjadi salah satu produk di kecamatan Arjasa, tidak tercantum buah kelengkeng,” terangnya.

Persoalan lagi, ada 15 perusahaan tambang di Gunung Sadeng dibiarkan, meskipun tidak membayar pajak kepada daerah atas eksploitasi dan penghabisan sumber daya alam Gunung  di Kecamatan Puger.

“Lalu ada Wacana BUMD Gunung Sadeng kemudian muncul dan ini menunjukan bagaimana sesak nafas pemerintah, seakan gelagapan dalam membangun kebijakan.” Tandasnya. (Diq/Awi/Yud)