Wabup Jember Djoko Soal Efisiensi Anggaran: Ini Bukan Saatnya Bikin Acara Seremonial

JEMBER – Ditengah pemberlakuan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Jember agar lebih memikirkan kepentingan masyarakat.

Bahkan Djoko juga menegaskan agar tak banyak menggelar acara-acara seremonial yang memakan banyak anggaran. Bahkan dirinya juga menyoroti penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sejatinya hanya untuk kepentingan masyarakat.

Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan ke RS dr Soebandi Jember pada Minggu malam. Dia juga menyoroti ditengah efisiensi anggaran ini tentang pentingnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan masyarakat.

“Ini bukan waktunya untuk memperbanyak kegiatan seremonial. Kita harusnya lebih konkret, dan lebih banyak mendorong peran serta masyarakat untuk mendorong perekonomian agar tersalurkan dengan baik,” kata Wabup Djoko, Minggu (16/03/2025) malam.

Wabup Djoko juga mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya bagaimana alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila ingin berobat atau dirawat di fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Jember.

“Nah itu (anggaran untuk kesehatan) kan yang saat ini sedang kita komunikasikan dengan teman-teman DPRD Jember. Bagaimana kita menyikapi itu. Bagaimana program UHC (Universal Health Cover age) itu bisa berjalan. Tapi kalau melihat posisi keuangan kan belum bisa jalan ya,” paparnya.

“Maka perlu pemikiran ekstra. Saat ini, kita sedang bicara tentang efisiensi anggaran. Ya harus konkret. Jangan hanya sekedar ngomong efisiensi, tapi di sisi lain, banyak bikin kegiatan yang bersifat seremonial,” sambung Wabup Djoko menegaskan.

Sebagai pelayan masyarakat, kata Wabup Djoko melanjutkan, sudah seharusnya kepala daerah mengambil kebijakan yang tepat dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Terlebih saat ada hal-hal yang emergency (darurat), dibutuhkan kebijakan khusus. Tapi bagaimanapun juga tugas pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, agar ujungnya kondisi keuangan APBD itu tidak jadi masalah kesejahteraan,” tegasnya.

“Jadi perlu strategi khusus, yang bisa berlaku longterm (jangka panjang) dan juga dipahami untuk menangani kedaruratan, kira-kira begitu,” pungkas Wabup Djoko. (*/amb)