JEMBER, Pelitaonline.co – Anggaran pasien Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dikucurkan di RSUD di Jember, maupun rumah sakit rujukan ternyata gagal dicairkan dari Dinas Kesehatan.
Sekitar 20 Miliar anggaran yang gagal dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menggunakan SPM dalam melayani pasien kelas 3 dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), gara-gara salah memasukan kode rekening.
Akibatnya,dana operasional RSUD sendiri, yang digunakan untuk membiayai masyarakat, yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, karena anggaran dari Dinkes Jember tidak bisa mencairkan dana ini.
“Masih dalam proses, karena ada pergeseran kode rekening, karena Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), masih belum jelas,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Jember Lilik Lailiyah saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (25/5/2022)
Menurutnya, anggaran tersebut saat ini sudah mulai bisa disalurkan ke RSUD maupun ramah sakit rujukan, yang memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat.
“Yang belum terlindungi dengan adminstrasi kesehatan, seperti BPJS Kesehatan . Tapi belum semuanya, karena kita masih 62 persen (dana SPM yang bisa dicairkan),”tambah Lilik
Mengingat , lanjut Lilik, sebagian masyarakat yang kurang mampu, ternyata belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga anggaran SPM itu dikhususkan bagi mereka, yang hendak berobat ke rumah sakit.
“Jadi kita sediakan anggaran, untuk pelayanan kesehatan gratis, kalau mereka masuk di rumah sakit ketika sakit, nanti kita identifikasi , kalau masuk di DTKS, kita masukan ke PBIN, kalau tidak masuk kita usulkan ke PPID,”jelasnya
Sementara itu, Direktur RSD Kalisat Nur Cahyo Hadi menjelaskan sudah mengusulkan SPM. Tetapi hingga kini belum ada pencairan. Kabarnya, memang ada pergeseran anggaran.
“Katanya ada pergeseran anggaran, saya sendiri juga tidak tahu,” tanggapnya
RSD Kalisat telah mengajukan sekitar Rp 3 Miliyar 56 juta untuk SPM. Lanjut dia, untuk sisa anggaran akhir tahun 2021, kemudian bulan Januari,Febuari, Maret dan April 2022.
“Itu yang sudah kita ajukan, mungkin ya rumah sakit yang lain juga sama, soalnya rumah sakit Kalisat belum dicairkan, saya kira rumah sakit lainnya juga sama, kalau kita kan hanya menunggu, kalau suruh ngajukan ya ngajukan” tambah pria yang akrab disapa dokter Cahyo
Meskipun pelayanan gratis bagi masyarakat kurang mampu saat berobat tetap terlayani. Hanya saja, kata dokter Cahyo, anggaran Rumah sakit terdampak dan cukup terkuras.
“Seperti biaya operasional, jadi harus mengendalikan belanja. Jadi anggaran yang ada,ya kita gunakan untuk pelayanan. Ibaratnya seharusnya bayar hutang saiki, bayarnya kita tunda, jadi ada kegiatan yang sifatnya tidak prioritas, ya kita tunda, yang penting kita cukup anggaran, soalnya pelayanan ke masyarakat tidak berhenti kita, mutlak itu” tegasnya. (Awi/Yud)
