JEMBER, Pelitaonline.co – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2021, sempat menuai kritikan dari Fraksi DPRD, karena waktunya terlalu mepet.

Meski demikian, pada akhirnya seluruhnya menyetujui. Mengingat, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) ini, diperlukan untuk biaya pembangunan di Jember untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut, Mufid Juru Bicara (Jubir)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemerintah Kabupaten Jember ingin performa APBD 2021 tetap terjaga dan terkendali, sehingga terus optimisme dan kehati-hatian dengan memprioritaskan empat hal.

“Yakni, refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, penuntasan program kegiatan yang dipastikan dapat tercapai output yang terukur dan berdampak langsung kepada pelayanan publik, ” ujarnya, Sabtu (9/10/2021).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga akan mengoptimalisasi dan mengefektifkan belanja modal sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Jember .

“Dengan belanja prioritas dan strategis yang keberlanjutan untuk kesiapan pelaksanaan program tahun 2022,” katanya.

Oleh karena itu, Mufid menyatakan bahwa Fraksi PKB tentu saja sangat setuju dengan empat prioritas tersebut. Karena termasuk program untuk mengatasi dan menekan angka pengangguran terbuka yang semakin tinggi pada masa pandemi.

“Kami berharap pemerintah tak hanya memberikan bantuan sosial. Saatnya pemerintah memberikan kail bukan hanya ikan. Salah satunya melalui program pembangunan infrastruktur yang padat karya dan melibatkan masyarakat setempat,” tuturnya

Anggota komisi C ini juga mengingatkan bahwa dalam pembahasan Perubahan APBD yang menekankan empat prioritas itu. Tentunya ini membutuhkan konsentrasi penuh dari seluruh anggota DPRD Jember.

“Karena, para anggota Dewan ini menjadi representasi masyarakat di daerah Pemilihan masing-masing,” ucap Mufid.

Sementara itu dari Jubir Fraksi Nasdem David Handoko Seto meminta seluruh pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih bekerja ekstra, dalam P-APBD ini. Karena mereka semua memperoleh tambahan penghasilan, dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.

“Jadi, bila tidak bisa bekerja untuk mewujudkan visi-misi Bupati agar segera menghadap dan mengajukan surat pengunduran diri,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengucapkan terima kasih atas masukan semua Fraksi, terhadap nota pengantar Raperda P-APBD.

“Tentunya, semua pandangan dari semua Fraksi akan kami respon sebaik mungkin,” tanggapnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan memaparkan bahwa rapat paripurna tersebut diikuti oleh 23 Legislatif melalui Vidio Conference, sementara yang mengikuti di ruang persidangan atau tatap muka sebanyak 18 anggota.

“Jadi rapat paripurna ini diikuti oleh  41 anggota, dari total 50 anggota dewan,” Tandasnya. (Awi/Yud)