JEMBER, Pelitaonline.co – Para Petani yang tergabung di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Karang Bayat Kecamatan Sumberbaru keluhkan keberadaan Pupuk bersubsidi.
Totok Sumianta, Petani yang ikut di salah satu kelompok tani di dusun Krajan mengatakan, kondisi tersebut, diduga karena ada permainan dari oknum Gapoktan dan oknum PPL.
Kenapa tidak, meski hal itu sudah berjalan lama. Namun, belum adanya tindakan dari Pemerintah. Misalnya, Camat yang notabenenya sebagai pemegang wilayah.
“Padahal rakyat sudah menjerit,” ucap Totok saat di temui di rumahnya, Selasa (15/11/2022).
Totok mengatakan, Pupuk Bersubsidi di desa Karang Bayat harganya cukup tinggi, itu pun jarang adanya, beberapa bulan belakangan ini, pupuk terkadang ada, terkadang tidak ada barangnya, boleh dikatakan nyaris tidak ada.
“Ada, tapi harga jualnya mahal, padahal kita membeli di kios yang memiliki ijin menyalurkan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan RDKK yang biasa kita ngambil (membeli),” katanya.
Untuk harganya sambung Totok, itu harganya mencapai Rp.180 000 sampai Rp.200.000 Per sak isi 50 Kilo. Padahal, harga HET pupuk bersubsidi dari pemerintah Rp.115.000.” terang Totok.
“Persoalan di Gapoktan sini Komplek, selain sulit dan mahalnya mendapatkan Pupuk Bersubsidi, bantuan-bantuan dari Pemerintah pun tidak ada keterbukaan pada Kelompok tani. Misalnya, bantuan alat pertanian, sebenarnya dapat sini mas,” lanjutnya.
Oleh karena itu jelas Totok, Petani yang tergabung dengan kelompok tani di desa Karang Bayat ini sepakat mereformasi Gapoktan. “Ada sekitar tujuh dari Sepuluh ketua Kelompok Tani bertandatangan menyetujuinya,”
Bahkan surat kesepakatan atau Persetujuan dari petani lanjutnya, sudah dikirim ke pihak Kecamatan untuk menjembatani persoalan tersebut, sekitar Dua bulan yang lalu.
“Namun, hingga sekarang tidak ada respon dari Kecamatan, jangankan turun ke bawah, kabar penyelesaian dari permasalahan petani pun tidak ada. Ini yang menjadi pertanyaan saya, ada apa ?, Patut dong, kita menduga, kalau ikut bermain,” ungkap Totok.
Sementara itu Camat Sumberbaru Murdihartono hingga berita ini diturunkan, tidak berkomentar atas persoalan yang alami masyarakat di wilayah Hukumnya.
Ada kesan menyepelekan, pasalnya, saat di konfirmasi dari media ini melalui telepon seluler WhatsApp tidak menjawab. (Yud)
