Isi Utama Janji Prabowo di Depan Buruh
Prabowo tak main-main. Di hadapan ribuan buruh, ia melontarkan sejumlah komitmen yang langsung disambut sorakan. Berikut poin-poin utama janji Prabowo di depan buruh:
- Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional: Dewan ini akan melibatkan tokoh buruh untuk mempelajari kondisi pekerja dan memberi masukan ke presiden. Tujuannya? Memperbaiki regulasi yang tak berpihak pada buruh.
- Penghapusan Outsourcing: Prabowo berjanji mempelajari penghapusan sistem outsourcing, yang sering dianggap merugikan pekerja karena minim jaminan kerja.
- Satgas PHK: Satuan tugas ini akan memastikan pekerja tak di-PHK seenaknya, menjawab keresahan soal ketidakpastian kerja.
- RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT): Prabowo menargetkan RUU ini dibahas DPR minggu depan dan selesai dalam tiga bulan.
- Upah Minimum Naik 6,5%: Meski sudah diumumkan November 2024, Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan daya beli buruh.
- Dukungan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional: Prabowo siap mendukung usulan agar aktivis buruh Marsinah diakui sebagai pahlawan.
Janji-janji ini bukan cuma retorika. Prabowo menegaskan akan menggelar pertemuan di Istana Bogor, mempertemukan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan. Langkah ini menunjukkan pendekatan kolaboratif, meski tantangan besar menanti.
Mengapa Janji Ini Penting?
Buruh adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Kontribusi mereka menggerakkan roda industri, dari pabrik garmen hingga sektor kelautan. Namun, perlindungan terhadap hak-hak buruh sering kali lemah. Omnibus Law Cipta Kerja, misalnya, dikritik karena dianggap mengurangi jaminan kerja. Janji Prabowo di depan buruh menawarkan harapan untuk memperbaiki ini.
Ambil contoh RUU PPRT. Sejak diusulkan pada 2004, RUU ini mandek di DPR. Jika janji Prabowo terealisasi, jutaan pekerja rumah tangga—kebanyakan perempuan—akan mendapat perlindungan hukum. Begitu pula dengan outsourcing. Sistem ini kerap bikin buruh hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaminan kesehatan atau pesangon. Penghapusan outsourcing bisa jadi game-changer, meski butuh keseimbangan agar tak mengganggu iklim investasi.
Lalu, ada Satgas PHK. Di tengah gelombang PHK global, langkah ini relevan. Said Iqbal, Presiden KSPI, menyebut badai PHK masih mengintai, terutama di sektor manufaktur. Satgas ini diharapkan jadi benteng perlindungan pekerja. Tapi, keberhasilannya tergantung pada eksekusi dan koordinasi lintas sektor.
Tantangan Mewujudkan Janji Prabowo di Depan Buruh
Meski menggembirakan, janji Prabowo di depan buruh bukan tanpa hambatan. Pertama, soal penghapusan outsourcing. Indonesia masih bergantung pada investasi asing. Jika regulasi terlalu ketat, investor bisa kabur. Prabowo sendiri mengakui perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Pertemuan di Istana Bogor nanti akan jadi ujian.
Kedua, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Konsepnya bagus, tapi efektivitasnya tergantung pada independensi dewan. Jika hanya jadi alat politik, buruh bisa kecewa. Pengalaman masa lalu, seperti Dewan Pengupahan yang kurang efektif, jadi pelajaran berharga.
Ketiga, soal waktu. Janji RUU PPRT selesai dalam tiga bulan terdengar ambisius. DPR memang berjanji mulai membahas minggu depan, tapi proses legislasi sering molor. Buruh butuh kepastian, bukan cuma harapan.
Terakhir, dukungan untuk Marsinah sebagai pahlawan nasional. Meski simbolis, langkah ini butuh dukungan luas. Prosesnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR dan masyarakat. Jika tak dikelola baik, janji ini bisa jadi gimmick semata.
