Food Vlogger dan Kebebasan Era Digital: Peluang atau Ancaman bagi Masa Depan UMKM?

Berikut adalah dampak utama food vlogger terhadap UMKM kuliner:

• Peningkatan Visibilitas dan Penjualan: Ulasan positif dari konten kreator makanan dapat membuat UMKM kuliner viral. Misalnya, konten kuliner di media sosial sering kali meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru. Menurut artikel di Warta Pesona, konten kuliner seperti video memasak atau foto makanan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM hingga ke tingkat global.
• Risiko Ulasan Negatif: Ulasan negatif, seperti yang dialami Nyak Kopsah, dapat menyebabkan penurunan drastis jumlah pelanggan. Bang Madun, pemilik warung Nyak Kopsah, mengaku usahanya hancur setelah ulasan konten kreator makanan A Jujur viral, hingga ia harus merumahkan sembilan karyawan.
• Peningkatan Interaksi dan Komunitas: Konten kuliner yang menarik mendorong interaksi pengguna melalui komentar dan share, membangun komunitas online yang loyal terhadap merek UMKM.
• Tantangan Etika dan Standar: Banyak konten kreator makanan belum memiliki standar etis dalam mengulas. Artikel di Kompasiana menyoroti pentingnya ulasan yang jujur tanpa menjatuhkan usaha kecil, sebuah isu yang masih diperdebatkan hingga 2023.

Tren Terkini dan Data Terbaru

Tren terkini menunjukkan bahwa konten kuliner tetap menjadi salah satu yang paling diminati di media sosial. Pada 2024, konten kuliner seperti resep dan ulasan restoran mendominasi platform digital, didorong oleh minat pengguna terhadap makanan unik dan tren kuliner.

Selain itu, digitalisasi UMKM terus digalakkan pemerintah. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hanya UMKM yang terdigitalisasi yang mampu bertahan di era pandemi. Hingga 2020, 8 juta UMKM telah terhubung ke platform digital, dengan target 30 juta pada 2030.

Namun, data terbaru juga menyoroti dampak negatif ulasan konten kreator makanan. Pada 2025, kasus Clairmont yang dituduh mengirim kue berjamur oleh Codeblu memicu diskusi tentang perlunya regulasi. Pemerintah, melalui Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, sedang mempertimbangkan regulasi untuk melindungi UMKM dari ulasan tidak proporsional tanpa membatasi kebebasan berekspresi.