Bupati Situbondo Ingin Angka Kemiskinan Pada Tahun 2024 Menjadi 0 Persen

SITUBONDO, Pelitaonline.co – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, hadiri acara rapat koordinasi (Rakor) pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek), di Gedung Serbaguna, Wisata Bahari Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Selasa (20/9/2022).

Dalam sambutannya, Bupati ingin meningkatkan kualitas validitas data Regsosek. Sebab data tersebut nantinya dijadikan acuan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Kota Santri Pancasila.

“Kepada para Kades, Lurah dan Camat, untuk mensukseskan program ini. Jadi saya minta pengambilan data keluarga nantinya betul-betul dilakukan dengan objektif, jangan karena kedekatan kekeluargaan atau balas budi,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, data Regsosek tersebut nantinya dijadikan dasar pemerintah untuk melakukan intervensi program dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Sehingga pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Situbondo sudah habis atau 0 persen.

“Karena ini sesuai dengan Instruksi Presiden,” tambahnya.

Dalam kurun waktu satu tahun, lanjut Bung Karna, Pemkab Situbondo berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 67 persen. Pada tahun 2021 ada sekitar 18.240 jiwa yang mengalami krisis kemiskinan ekstrim dan staunting. Angka tersebut mengalami penurunan 12.230 jiwa di tahun 2022.

“Sehingga sisanya hanya tinggal 6.010 jiwa. Kami ingin angka ini (6.012 jiwa -red) harus sudah 0 persen di tahun 2024,” bebernya.

Bung Karna mengatakan, penurunan angka kemiskinan ekstrim di Situbondo terbaik kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu, presiden ingin angka kemiskinan pada tahun 2024 harus 0 persen.

“Tentunya ke depan sesuai dengan Instruksi Presiden di tahun 2024, angka kemiskinan ekstrim harus sudah 0 persen,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS Situbondo, Bagas Susilo menyampaikan, dalam Regsosek ini nantinya petugas akan mendata klasifikasi ekonomi seluruh keluarga di Situbondo. Sehingga kami mendapat data yang valid untuk intervensi bantuan sosial (Bansos).

“Sebab banyak Bansos pemerintah yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Bagas, tujuannya dari Regsosek bukan hanya memastikan penyaluran Bansos pemerintah agar tepat sasaran, namun juga untuk menghitung besaran pajak keluarga. Oleh sebab itu kita sedang melakukan rekrutmen petugas Regsosek sebanyak 1.233 orang. Di antaranya dari unsur perangkat desa dan pegawai kecamatan.

“Namun ada juga perangkat desa yang tidak mau, dengan alasan menjaga netralitas Pilkades,” tutupnya.

Dalam acara tersebut terlihat Bung Karna juga menyerukan kepada Masyarakat untuk bersama – sama memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila ini. Sebab, ketika rokok ilegal itu tidak diberantas.

Sehingga, penerimaan negara dari sektor cukai akan menurun. Sehingga hal itu akan berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT -red) yang diterima pemerintah daerah. (ADV/Ron)