Bupati Situbondo Apresiasi Kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir ke Ponpes Sukorejo

SITUBONDO, Pelitaonline.co – Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) , Erick Thohir hadiri acara sholawatan di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Sabtu (14/5/2022) malam.

Kedatangan Erick Thohir langsung disambut oleh engasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, KHR. Achmad Azaim Ibrahimy beserta keluarga, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, Wabup, Nyai Hj Khoirani, Forkopimda setempat, Forkopimka Banyuputih, dan ribuan santri Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo.

Dalam sambutannya Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengapresiasi kehadiran Menteri BUMN, Erick Thohir di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Karena itu dirinya sangat bangga karena Situbondo yang ia pimpin didatangi Menteri BUMN

“Malam hari ini saya merasa bangga dengan kedatangan Pak Menteri di Kota Santri Pancasila ini,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kota Santri Pancasila ini melanjutkan, dirinya mengaku kagum dengan konsep ekonomi syariah yang dipaparkan oleh Erick Thohir. Sehingga nantinya konsep ekonomi Syariah bisa diaplikasikan oleh para Santriwan dan Santriwati.

“Tadi berbincang-bincang saya terpesona dengan paparan-paparan beliau. Mudah-mudahan ini dapat diteruskan ke para santri serta santriwati, sehingga kedepan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bekerja keras,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo berencana menggelar festival sholawat nusantara. Dengan adanya kegiatan tersebut slogan Kota Santri Pancasila terus melekat untuk Kabupaten Situbondo.

“Insya Allah pada tahun ini (2022 Pak Menteri, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah akan mengadakan festival sholawat nusantara. Sehingga ke

depan masyarakat Indonesia tau kalau Situbondo orangnya senang bersholawat. Sekaligus ini juga menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Bupati juga Serukan agar masyarakat memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila. Sebab ketika rokok ilegal itu tidak diberantas, maka penerimaan negara dari sektor cukai akan menurun. Sehingga hal itu berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT -red) yang diterima pemerintah daerah. (ADV/Ron)