Bupati Situbondo  Akan Jadikan Event Liga Perkutut Jawa Timur Sebagai Ajang Tahunan

SITUBONDO, Pelitaonline.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo gelar event Liga Perkutut Jawa Timur (LPJT) Seri V Bupati Cup III 2022. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Pabrik Gula Demas, Kecamatan Besuki. Sabtu (6/8/2022).

Menariknya, meksipun event tersebut digelar di tingkat Jawa Timur. Namun peserta yang hadir ada yang dari Bali, Jakarta, dan Semarang. Hal itu menunjukkan antusias pecinta burung perkutut cukup besar untuk mengikuti LPJT Seri V Bupati Cup III 2022.

Dalam sambutannya, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengatakan LPJT Seri V Bupati Cup III 2022 berlangsung selama dua hari. Yakni Sabtu dan Minggu, 6-7 Agustus 2022.

“Laporan dari panitia, ada 960 pecinta burung perkutut dari Jawa maupun Luar Jawa yang mengikuti event ini. Di antaranya Bali, Madura, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Mojokerto, Blitar, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, dan Situbondo sendiri,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, ada 5 kelas yang diperlombakan dalam acara tersebut. Masing-masing kelas mempunyai peserta yang cukup banyak.

“Yakni piyek senior 234 peserta, piyek yunior 294 peserta, piyek henging 252 peserta, dewasa senior 90 peserta, dan dewasa yunior 126 peserta,” bebernya.

Pria yang akrab disapa Bung Karna menyampaikan, Pemkab Situbondo akan menjadikan acara tersebut sebagai event tahunan. Setiap tahun di bulan Agustus yang akan secara rutin dilaksanakan adalah lomba perkutut tingkat nasional.

“Saya harap Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan bisa menterjemahkan pesan saya ini,” pungkasnya.

Untuk itu, Bung Karna meminta kepada dewan juri agar bersikap adil dalam penilaian. Jadi saya tegaskan tidak boleh ada keberpihakan terhadap Kabupaten Situbondo, tidak ada seperti itu.

“Semua peserta punya hak yang sama, karena ini menentukan untuk kualitas lomba,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu tak lupa Bupati mengajak masyarakat memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila. Sebab ketika rokok ilegal itu tidak diberantas, maka penerimaan negara dari sektor cukai akan menurun.

“Sehingga hal itu akan berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT -red) yang diterima pemerintah daerah.” Pungkasnya. (ADV/Ron)