JEMBER, Pelitaonline.co – Guna mewujudkan derajat Kesehatan, keberadaan perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) harus mendapat perhatian dari Pemerintah Jawa Timur (Jatim) atau Kabupaten/Kota.
Mengingat, dari 3.213 orang jumlah perawat para pahlawan kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten/kota se Jawa timur, honor yang diterima kurang optimal. Selain itu, juga persoalan Status para Perawat Ponkesdes yang tidak tentu.
“Oleh karena itu, perlu adanya keberpihakan dari pelaksana pengambil kebijakan. Soal status para perawat Ponkesdes, karena mereka sebagai Ujung tombak,” ujar Hj. Umi Zahrok, Anggota Komisi E, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim usai acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston, Sabtu (2/10/2021).
Sementara, soal honor Umi Zahrok mengatakan, kalau menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jatim, itu memang tanggung Jawab Kabupaten/Kota. Sedangkan Provinsi hanya memberi Penyapaan atau Stimulan.
“Oleh karena itu, di butuhkan Gotong Royong (cosharing) Kabupaten/kota dengan Provinsi. Memang selama ini yang berjalan dari Provinsi honor Ponkesdes sudah mencapai UMK yakni Rp.1.550.000,- rupiah,” terangnya.
Ada juga lanjut Umi Zahrok, dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim, 7 yang belum memenuhi tentang penyapaan atau honor terhadap Poskesdes.
“Tetapi khusus di Kabupaten Jember, sudah merespon tentang cosharing honor tersebut, yakni se-kurang-kurangnya 30 persen dari honor yang disampaikan Provinsi,” katanya.
Oleh sebab itu Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, berpesan, pentingnya penguatan kelembagaan Ponkesdes di masing-masing desa dan itu harus bersinergi dengan Puskesmas yang ada (setempat).
Dia berharap, dengan adanya FGD inj mudah mudahan semua OPD terkait terutama Dinas Kesehatan dan BKD tentang Perencanaan Keuangan Daerah, untuk melakukan pendataan jumlah perawat Ponkesdes dan Statusnya.
“Ini yang harus di rencanakan terlebih dahulu dan juga tidak kalah pentingnya Lintas Sektoral untuk bekerjasama dengan Ponkesdes. Seperti halnya pemenuhan air di daerah pegunungan dan daerah rawan air,” Jlentrehnya.
Oleh sebab itu sambung perlunya pemaksimalan keberadaan Ponkesdes di desa. Contoh, di Kabupaten Jember, dari 226 desa, baru ada 72 Ponkesdes, maka dari itu pentingnya memaksimal Poskesdes di Desa-Desa.
“Caranya bagaimana, koordinasi dengan Kepala desa. Karena Anggaran Dana Desa (DD) sekarang cukup tinggi. Setidaknya 900 Juta, bahkan mencapai 3 Miliar tergantung kewilayahan dan kepadatan penduduknya,” Tandasnya.
Diketahui FGD tersebut di ikuti Puluhan perwakilan dari Forum Komunikasi Perawat Ponkesdes dari beberapa Kabupaten diantaranya, Lumajang, Probolinggo Kota, Bondowoso, Pasuruan, Kabupaten Jember dan dihadiri oleh pembicara Ketua PPNI Jatim, Kadiskes Jatim serta Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari. (Diq/Yud)
